/183 Investor Malaysia Tertarik, Minat Investasi dan Kebutuhan Lahan IKN Meroket

183 Investor Malaysia Tertarik, Minat Investasi dan Kebutuhan Lahan IKN Meroket

Kabar baik untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim bahwa sebanyak 183 investor Malaysia tertarik untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan Menteri Basuki Hadimuljono usai menghadiri Forum Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu, 30 November 2022.

Diketahui, Forum tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kerja sama bisnis kedua negara antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam pembangunan IKN.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra Atmawidjaja menyebut bahwa sebanyak 183 investor tersebut datang dari berbagai sektor. Mulai dari sektor properti, startup, industri, kesehatan, transportasi, energi, digital dan sebagainya.

Jika para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di IKN, maka anggaran untuk mendanai proyek pembangunan IKN bukan lagi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga nantinya akan ada sejumlah bentuk skema investasi atau kerja sama yang disiapkan untuk menggandeng investor – investor tersebut baik berupa investasi murni, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan sebagainya tergantung pada jenis kegiatannya.

Pembangunan IKN hanya akan menggunakan 20-30 persen dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk sisanya akan menggunakan dana investasi baik berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi murni.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuka peluang emas bagi investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara ini. Pasalnya, Kehadiran investor dan mitra bisnis sudah dijamin oleh basis legal yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara yang didukung oleh mayoritas anggota parlemen.

Guna menyambut kesiapan calon investor, Basuki menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan untuk para investor yang ingin berinvestasi di IKN khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, 1B, dan 1C yang menjadi tahap awal pengembangan IKN Nusantara.

Kemudahan investasi yang ditawarkan pemerintah ini pun disambut baik oleh para investor terutama pelaku bisnis startup di negeri jiran tersebut mengingat Indonesia dan Malaysia juga memiliki hubungan yang sangat baik dan sudah terjalin lama di berbagai bidang, seperti perdagangan, bisnis, investasi, dan budaya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, Malaysia termasuk dalam 10 negara dengan investasi terbesar di Indonesia yang mencapai nilai total transaksi sekitar US$2,2 miliar per tahun di bidang perbankan, perkebunan, konstruksi, industri makanan, minyak dan gas, serta telekomunikasi.

Selain Malaysia, beberapa negara lain juga menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN seperti Finlandia, Jepang, Brunei Darussalam hingga Korea Selatan.

Menteri Basuki menyebut perkembangan minat investasi di IKN Nusantara saat ini mengalami peningkatan 40 kali lipat setelah market sounding kedua yang diadakan pada 18 Oktober 2022 lalu.

Dok. Instagram PUPR
Sumber : Instagram PUPR

Peningkatan itu terlihat dari kebutuhan lahan seluas 1.400 hektar di zona 1B dan 1C yang telah diminati investor. Jumlah tersebut jauh lebih besar bila dibandingkan dengan market sounding pertama pada 22 Agustus 2022 yang hanya seluas 38 hektar.

Untuk itu, Menteri Basuki menegaskan bahwa pihaknya akan fokus mempercepat persiapan pengembangan lahan (land development) dan penyiapan kavling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, khususnya zona 1B dan 1C pada semester pertama tahun 2023 mendatang.

Adapun zona 1B di IKN Nusantara berfungsi sebagai kawasan pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian. Sementara zona 1C berfungsi sebagai pusat kesehatan dan hunian.

Guna mempercepat pengembangan di zona 1B dan 1C, pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penambahan anggaran.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 12,7 triliun untuk tahun 2023 mendatang.

Penambahan anggaran ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan IKN Nusantara khususnya pembangunan hunian ASN, TNI dan Polri.

Adapun rincian penggunaan tambahan anggaran sebesar Rp 12,7 triliun tersebut yakni sebesar Rp9,4 triliun akan digunakan untuk pembangunan hunian ASN, TNI dan Polri. Kemudian sisanya akan digunakan untuk land development (pembangunan lahan) dan jalan.